Siti Mukaromah
Ekonomi

Perempuan dan Ketenagakerjaan di Banyumas: Menuju Pemberdayaan Ekonomi

Meletakkan peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai agenda prioritas dalam kehidupan publik adalah sesuatu yang sangat urgent. Kesejahteraan ekonomi merupakan syarat dasar bagi setiap orang untuk mengakses berbagai fasilitas yang mendukung hajat kebutuhan primer.

Bukan saja objek pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh swasta, bahkan fasilitas publik yang disediakan negara juga mensyaratkan kemampuan ekonomi.

Membeli beras, mencukupi kebutuhan sandang dan papan, sekolah, dan kesehatan membutuhkan standar ekonomi tertentu. Saat iuran BPJS hendak dinaikkan, banyak kelompok masyarakat yang resah dan menganggap kenaikan tersebut memberatkan – terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara biaya pendidikan dari tingkat TK/PAUD sampai perguruan tinggi saat ini juga tidak murah. Bahkan telah terbentuk kesan bahwa sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mahal.

Di sisi lain, madrasah diniyah atau sekolah-sekolah sore yang menyediakan pembelajaran agama tetap berjalan dengan biaya seadanya. Ironisnya adalah aktifitas pembelajaran ini tidak mendukung kesejahteraan para ustadz-ustadzah atau guru-gurunya.

Contoh-contoh di atas merupakan gambaran sederhana pentingnya agenda peningkatan kesejahteraan ekonomi. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah efek lanjutan dari rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi.

Tulisan yang disusun oleh Hariyadi di halaman website ini bahkan memperlihatkan pengaruh tingkat kesejahteraan ekonomi terhadap sikap intoleransi. Hariyadi menulis: “seseorang yang berasal dari level ekonomi rendah cenderung memiliki sikap toleransi yang rendah. Seseorang dari kelompok ekonomi rendah ini berpotensi lebih besar untuk melakukan tindakan intoleransi beragama”.

Sementara pada Agustus tahun lalu, K.H. Miftachul Akhyar mengingatkan bahwa kemiskinan dan kelemahan ekonomi telah menghambat umat dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.

Posisi penting ekonomi ini telah disadari oleh Nahdlatul Ulama, sehingga dalam Muktamar ke-33 di Jombang, pemberdayaan ekonomi diletakkan sebagai agenda utama di samping pendidikan dan kesejahteraan.

Tulisan ini akan menyorot situasi perempuan sebagai bagian penting dalam agenda pemberdayaan ekonomi. Dengan berangkat dari informasi mengenai posisi perempuan dalam konteks ketenagakerjaan di Banyumas, kami berpendapat bahwa perempuan di Banyumas memiliki posisi dan situasi yang strategis sebagai aktor atau subyek pemberdayaan ekonomi.

Sebagaimana yang akan kami tunjukkan, di Banyumas persentase perempuan bekerja lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal baik ini kami kira merupakan celah kecil yang pantas diperhatikan untuk memasuki ruang kesejahteraan yang lebih luas pada masyarakat Banyumas.

Perempuan dalam konteks ketenagakerjaan Banyumas

Hasil Sakernas (Survey Ketenagakerjaan Nasional) Kabupaten Banyumas 2020 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Banyumas sangat penting dan menarik untuk dijadikan sebagai titik pijak dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan.

Tulisan ini akan memfokuskan pada beberapa informasi utama yang cukup untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai pentingnya perempuan dalam sektor ekonomi dan pentingnya pemberdayaan terhadap perempuan.

Sampai Agustus 2020, jumlah Penduduk Usia Kerja perempuan mencapai 662.515 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong Angkatan Kerja (yaitu mereka yang aktif bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau membuka usaha) berjumlah 342.758; sementara nyaris separuh selebihnya (319.757 orang) tergolong Bukan Angkatan Kerja.

Bukan Angkatan Kerja merupakan konsep bagi orang yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan non-produktif lain.

Angka perempuan yang termasuk kategori Bukan Angkatan Kerja ini jauh lebih tinggi dibanding laki-laki – baik secara persentase maupun jumlah.

Sementara pada laki-laki, Penduduk Usia Kerja (yaitu setiap orang yang berusia di atas 15 tahun) adalah sebesar 653.984 orang. Dari jumlah tersebut, mereka yang tergolong Bukan Angkatan Kerja hanya sebesar 119.187 orang, sementara selebihnya diidentifikasi sebagai Angkatan Kerja.

Secara singkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 51,74% sedangkan laki-laki mencapai 81,78%. Selisih tingkat partisipasi yang cukup tinggi ini penting untuk diperhatikan dalam setiap agenda pemberdayaan ekonomi.

Dengan jumlah Penduduk Usia Kerja yang nyaris sama, TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ini berarti bahwa banyak Penduduk Usia Kerja di kalangan perempuan yang masih bersekolah atau, kemungkinan besar, menjadi ibu rumah tangga.

Namun di luar besarnya selisih persentasi TPAK antara laki-laki dan perempuan di Banyumas tersebut, ada situasi menarik yang dapat menjadi optimisme terkait peran ekonomi perempuan Banyumas di masa yang akan datang.

Dari jumlah Angkatan Kerja yang telah kami sebut di atas, jumlah laki-laki yang bekerja masih lebih tinggi dibanding perempuan; yaitu 501.071 orang laki-laki dan 323.795 orang. Meskipun demikian, secara persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) perempuan ternyata lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 94,47% dibanding 93,69%. Selisih tersebut bagi kami bemakna penting.

Selisih tersebut dapat dimaknai bahwa dari Angkatan Kerja yang ada, perempuan Banyumas telah menunjukkan kemampuan untuk berperan sebagai penggerak ekonomi. Sebesar 94% angkatan kerja terbukti dapat terserap di pasar kerja atau bahkan mampu secara mandiri mengembangkan usaha – khususnya di bidang perdagangan dan industri pengolahan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perempuan cenderung diminati di pasar kerja karena satu dan lain sebab. Namun dapat diduga pula bahwa, pada saat yang sama, perempuan mampu mengembangkan kreatifitas usaha. Hal tersebut masih perlu diperiksa lebih jauh.

Apa yang perlu kita pikirkan tentu saja adalah persentase sebesar 6% perempuan yang masih menganggur, yaitu mereka yang tidak tergolong 94% tadi. Di samping itu, yang juga perlu dipikirkan adalah perempuan di atas 15 tahun yang tergolong Bukan Angkatan Kerja – yaitu mereka yang masih sekolah serta ibu rumah tangga yang berjumlah 319.757 orang.

Merumuskan pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan adalah konsep yang manis. Di dalamnya terkandung pengertian ‘membuat orang (lain) menjadi memiliki daya’ – secara umum pengertian demikian kami kira sah-sah saja. Dalam konteks tulisan ini keberdayaan itu mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara mandiri.

Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam proses pemberdayaan. Syarat itu adalah, pertama, pengetahuan yang cukup mantap mengenai kondisi subyek – kami membayangkan 6% angkatan kerja perempuan yang belum terserap serta 319.757 orang perempuan yang ‘bukan angkatan kerja’.

Syarat ini penting, sebab seringkali agenda pemberdayaan seringkali tidak bersesuaian dengan kondisi subyek yang hendak diberdayakan. Misalnya kondisi mental, potensi ekonomi, kebutuhan subyek dalam perihal usaha ekonomi, dan lain sebagainya.

Ini seringkali terjadi khususnya dalam program-program pemberdayaan ekonomi – UMKM misalnya – yang diluncurkan oleh Pemerintah; sebagaimana dalam pengalaman pendek kami.

Syarat kedua adalah menyusun arah, rute, atau trajectory pengembangan berdasar pada kondisi subyek tadi. Pemberdayaan berlangsung dalam situasi sosial-ekonomi yang sangat dinamis. Rute atau trajectory pemberdayaan perlu disusun sebagai orientasi agenda, namun pada saat yang sama harus responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang serba teknologi seperti sekarang ini.

Syarat ketiga, yang terakhir, adalah menyusun kekuatan dan ketahanan diri ‘para pemberdaya’ – yaitu pihak (kelompok/perorangan) yang melakukan pemberdayaan. Mencari atau mungkin membentuk pemberdaya yang siap sebagai pemberdaya kami kira merupakan syarat lain yang harus dipenuhi.

Sampai tingkat tertentu, pemberdayaan dapat dilakukan sebagai kegiatan kegiatan yang dilakukan secara sukarela dengan alasan kemanusiaan atau bentuk khidmah. Namun dalam tingkat yang lain, perlu dipikirkan pola kegiatan pemberdayaan yang juga memiliki manfaat atau benefit bagi pemberdaya itu sendiri.

Tingkat yang kedua ini penting untuk merangkul sebanyak mungkin mitra yang strategis namun enggan untuk semata-mata dilibatkan dalam semangat ‘rawe-rawe rantas malang-malang putung’ seperti disiratkan dalam perspektif pertama.

Kami kira tiga syarat di atas layak untuk dipikirkan dengan seksama, bila dianggap tidak terlalu berlebihan. Pemberdayaan yang kami pikirkan terarah pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

Ratusan ribu perempuan Banyumas yang masih belum bekerja. Mereka mungkin memiliki potensi, baik dalam keterampilan, wawasan, keuletan, kehendak untuk maju, atau bahkan sumber daya material. Namun tiga syarat di atas, tampaknya juga relevan bagi agenda pemberdayaan ekonomi secara umum tanpa memperhatikan gender.

Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

Anggota DPR RI Fraksi PKB

Ketua Umum Perempuan Bangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *