Hariyadi, Ph.D
Sosial Politik

Relasi Level Ekonomi, Pendidikan, dan Sosio-Ekonomi Dengan Perilaku Intoleransi di Indonesia

Semenjak awal abad 21, Muncul ketegangan antar umat beragama yang seringkali berujung pada perilaku kekerasan. Mengacu pada hasil riset Pew Research Center pada tahun 2018, fenomena intoleransi antar umat beragama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini mencatat ada 28 persen dari negara – negara di dunia sangat membatasi aktifitas kebebasan beragama.

Dari 28 persen negara tersebut, lima negara yang menduduki urutan tertinggi dalam pembatasan pada kebebasan beragama adalah Mesir, Rusia, India, Indonesia, dan Turki. Ketegangan antar hubungan beragama di lima negara ini sangat rentan untuk menjadi penyebab tragedi kekerasan.

Kecenderungan akan buruknya hubungan antar umat beragama yang berujung pada peristiwa kekerasan juga diperkuat atas temuan dari Minority Rights Group International pada tahun 2018. Bahwa pembunuhan massal dan kekejaman pada kelompok minoritas mengalami peningkatan di banyak negara, hampir semua tragedi ini menggunakan latar belakang agama sebagai bahan bakar konflik.

Begitu pula atas tragedi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Reformasi besar – besaran pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998 membuka ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Keran demokrasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Islam konservatif untuk turut serta dalam aktifitas politik.

Meningkatnya aktifitas politik dari kelompok Islam konservatif ini memicu apa yang disebut dengan Populisme Islam. Populisme diartikan sebagai pendekatan politik sebuah kelompok yang merasa mewakili keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Kita ketahui bersama bahwa kelompok Islam konservatif di Indonesia sebenarnya merupakan kelompok kecil dari seluruh mayoritas umat Muslim di Indonesia. Namun dalam setiap aktifitas gerakannya selalu menyatakan diri sebagai perwakilan umat Islam. Gerakan inilah yang kemudian membenturkan diri mereka dengan kelompok nasionalis.

Pada penelitian lain di level mikro, meningkatnya gerakan politik berbasis konservatisme Islam memicu peristiwa intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Hal ini jika dibiarkan akan sangat berpotensi menimbulkan perpecahan sosial.

Perjalanan Kehidupan beragama di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Meski secara prosentase berjumlah 87%, namun secara angka mencapai 225 juta jiwa. Dengan jumlah sebanyak ini membuat Indonesia juga disebut sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia.

Dengan jumlahnya yang mayoritas, umat Islam memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara umum. Terbukti sejak pendirian negara pada tahun 1945, ketegangan muncul antara kelompok Islamis dengan Nasionalis Sekuler dalam menentukan dasar negara.

Meski saat itu bisa ditengahi dengan gagasan Pancasila, namun konflik kepentingan antar dua kelompok tersebut tidak bisa dihindari dalam perjalanan kehidupan bernegara. Khususnya pada Era Orde Baru, 1966-1998, aktifitas politik kelompok Islam mampu diredam oleh rezim dengan menggunakan pola pembatasan dan represi terselubung.

Keruntuhan rezim orde baru tahun 1998 memberikan angin segar pada ruang kebebasan individu, tidak terkecuali kelompok politik berbasis Islam. Kemunculan kelompok ini dalam ruang demokrasi tampak sangat ekspresif dan nyaring, meski sebenarnya jumlah mereka sangat kecil jika dibanding dengan kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah.

Dua kelompok yang lebih besar ini cenderung memiliki pemikiran Islam yang lebih moderat. Bahkan semenjak masih era Suharto, mereka lebih mengutamakan diskursus mengenai toleransi dalam kehidupan beragama.

Tema ini masih menjadi diskursus utama dalam kajian diskusi kelompok cendekiawan Islam pada awal tahun 2000. Sikap toleran dan moderat ini sebenarnya lebih melekat pada masyarakat muslim di Indonesia dan juga diakui oleh masyarakat Internasional.

Bahkan mayoritas cendekiawan Islam dunia saat itu menyatakan bahwa praktek Islam di Indonesia merupakan representasi sempurna dari ekspresi keislaman. Khususnya jika dibandingkan dengan ekspresi keislaman yang ada di Timur Tengah.

Namun hal ini lambat laun mengalami perubahan sejak runtuhnya Era Soeharto. Ekspresi keislaman di Indonesia mulai menampakkan varian lainnya. Hal ini disebabkan oleh era reformasi yang membuka ruang kebebasan berekspresi.

Kelompok Islam konservatif yang akrab dengan gerakan jihad mulai menggeliat ke permukaan. Didukung oleh faksi militer dan kepentingan lokal, terjadilah konfrontasi bersenjata antar umat beragama di Maluku dan Sulawesi Tengah, Poso pada tahun 2001.

Kelompok Islam konservatif ini juga merupakan dalang dari rangkaian penyerangan Gereja pada tahun 2000 dan tragedi bom bali pada tahun 2002. Satu hal yang tidak bisa dibenarkan adalah mereka melandasi aktifitas teror ini dengan mengutip ayat – ayat jihad dalam Al-Qur’an.

Dalam penelitian yang dilakukan Van Dijk pada tahun 2016, didapatkan bahwa penolakan kelompok Muslim terhadap umat beragama lain cenderung diiringi dengan aksi kekerasan. Terbukti dengan semakin meningkatnya reportase media mengenai penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dan penyerangan terhadap kelompok agama atau bahkan aliran Islam yang berseberangan.

Sebagian besar dari tindakan kekerasan itu diprakarsai oleh FPI, Front Pembela Islam. Kelompok Islam haluan konservatif yang didirikan pada tahun 1998. Kelompok ini meski dipimpin oleh tokoh agama, namun dipercaya mempunyai back-up tokoh polisi dan militer.

Keyakinan banyak peneliti bahwa FPI mempunyai bekingan tokoh polisi dan militer bukanlah tanpa alasan. Hal ini dikarenakan sejak kemunculannya pada 1998, FPI berhasil lolos dari jeratan hukum atas dakwaan main hakim sendiri dan kekerasan berbasis agama.

Lolos dari dakwaan ini terjadi bukan hanya sekali, namun berkali – kali. Sehingga memunculkan anggapan umum bahwa FPI merupakan simbol atas intoleransi agama di Indonesia.

Level Sosial – Ekonomi dan Pendidikan Mempengaruhi Sikap Toleransi

Penelitian ini kami lakukan sejak tahun 2014 melalui wawancara pada 200 responden yang kami pilih secara acak. 200 responden ini berasal dari 13 provinsi yang ada di Indonesia, dan semuanya beragama Islam.

Sumber responden ini berdasarkan data dari Indonesian Family Life Survey. Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen dari Amerika, RAND, mengenai perubahan sosial dari subjek penelitian dalam kurun waktu tertentu.

Dalam penelitian ini kami menggunakan tiga variabel utama, yaitu level ekonomi, level pendidikan, dan lingkungan sosial. Tiga variabel utama ini akan menentukan apakah seseorang mempunyai sikap toleransi yang tinggi atau malah rentan melakukan tindak intoleransi.

Menggunakan variabel yang pertama, kami menemukan bahwa level ekonomi seseorang mempengaruhi level toleransi yang mereka miliki. Semakin tinggi level ekonomi seseorang maka semakin tinggi pula level toleransi mereka. Hal ini karena mereka lebih sering berinteraksi dengan banyak orang, mencakup orang yang berasal dari kelompok agama atau aliran Islam yang berbeda.

Sebaliknya, seseorang yang berasal dari level ekonomi rendah cenderung memiliki sikap toleransi yang rendah. Seseorang dari kelompok ekonomi rendah ini berpotensi lebih besar untuk melakukan tindakan intoleransi beragama.

Variabel kedua yang mempengaruhi sikap toleransi seseorang adalah level pendidikan. Semakin tinggi level pendidikan seseorang cenderung mempunyai rasa toleransi yang lebih tinggi terhadap orang yang berlainan agama.

Sebagai kebalikannya, seseorang dengan pengalaman pendidikan yang rendah acapkali mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut agama yang baik. Namun mereka menganggap agar menjadi penganut agama yang baik maka tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengan orang yang berlainan agama. Anggapan ini tentu rentan memicu sikap intoleran, karena dorongan untuk selalu menciptakan sekat dengan kelompok agama yang lain.

Jika dua variabel diatas berdasarkan faktor individu, maka variabel ketiga berdasarkan faktor sosial masyarakat. Orang – orang yang tinggal di lingkungan dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi dengan jumlah kelompok miskin yang lebih besar mempunyai rasa toleransi yang kecil. Ini sebagai dampak atas kehidupan sehari – hari mereka yang rentan mengalami ketidakadilan sosial.

Setidaknya ada empat sikap toleransi yang diukur menggunakan tiga variabel utama. Pertama adalah mengenai kesediaan untuk menerima orang yang berlainan agama untuk tinggal dalam satu desa. Kedua adalah kesediaan untuk bertetangga dengan orang yang berlainan agama.

Ketiga adalah kesediaan menerima orang yang berlainan agama untuk menyewa satu kamar di rumah untuk menginap. Keempat adalah kesediaan menerima tempat ibadah agama lain di lingkungan.

Keempat sikap toleransi tersebut cenderung memunculkan jawaban yang relatif sama dan linier dengan kesimpulan dari tiga variabel diatas. Namun ada satu sikap yang tidak bisa diprediksi dengan baik menggunakan tiga variabel diatas. Yaitu mengenai penerimaan terhadap pernikahan beda agama.

Tidak banyak responden yang setuju mengenai pernikahan beda agama, karena hal ini menyangkut aturan fundamental dari hukum Islam. Meski beberapa responden mempunyai sikap yang sedikit lebih luwes mengenai hal ini, namun masih dalam batasan hukum yang rigid.

Dimana mereka memahami hukum Islam tentang menikah beda agama boleh dilakukan oleh seorang laki – laki Muslim yang menikahi perempuan dari agama lain. Namun hal ini tidak berlaku sebaliknya.

Penutup

Artikel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam Jurnal Religions, 11, 21;doi:10.3390/rel11010021, Swedia. Penelitian ini menemukan adanya korelasi antara level ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosio-ekonomi terhadap sikap toleransi beragama.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa peristiwa intoleransi beragama di Indonesia tidak semata hanya dibentuk oleh proses indoktrinasi semata. Namun proses indoktrinasi ini akan mudah diterima apabila objek indoktrinasi tersebut memiliki kerentanan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan sosio-ekonomi.

Meski kita tidak bisa menafikan bahwa banyak juga individu dengan level ekonomi yang tinggi dan pengalaman pendidikan hingga level universitas mampu terpapar paham konservatif dan bersikap intoleran. Terbukti dengan banyaknya aktivis gerakan Islam konservatif yang berasal dari proses kaderisasi di kampus, contoh besarnya adalah dari hasil kaderisasi organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

Hariyadi, S.Sos., M.A., Ph.D.

Dosen Program Studi Sosiologi Unsoed Purwokerto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *