Hasyim Asy'ari
Sosial Politik

Relasi Negara dan Agama Dalam Perjalanan NU

75 tahun perjalanan negara ini yang dengan teguh tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD 45. Kedua hal tersebut adalah keputusan final dari para Founding Father negara ini, dan menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankannya.

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, dirasa perlu untuk selalu menegaskan bahwa NU sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia akan selalu berkontribusi terhadap keutuhan negara Republik Indonesia.

Sebagai organisasi yang dibentuk oleh tokoh Islam Indonesia, pilihan untuk mendukung negara Republik Indonesia adalah final. Tidak ada keinginan sedikitpun bagi NU untuk mendorong negara Indonesia menjadi negara Islam, karena kesadaran NU bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, ada banyak kontribusi dari umat beragama lainnya.

Pilihan politik NU dengan mendukung Indonesia sebagai negara bangsa dan pengakuan atas agama – agama lain di Indonesia, tidak terlepas dari metodologi berfikir yang menggunakan prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah. Yang sering disingkat dengan Aswaja.

Menurut K.H. Said Aqiel Siradj, Ketum PBNU, Aswaja merupakan metodologi berfikir yang bersifat agamis / religius yang mencakup semua aspek dan problem kehidupan yang berlandaskan atas dasar karakteristik yang moderat, netral, menjaga keseimbangan, dan toleran.

Paham moderat Aswaja ini tercermin pada istinbath hukum yang mendahulukan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu juga dalam metode berfikir  selalu  menjembatani  antara  konsep  ilahi  (wahyu)  dengan  rasio (al-ra’yi).

Manhaj (pola berpikir) seperti inilah yang diimplementasikan oleh para imam madzhab empat serta para generasi lapis berikutnya dalam membangun hukum fiqh.

Paham aswaja yang dianut NU ini pada gilirannya akan membentuk tata nilai tersendiri, yang akan dijadikan prinsip-prinsip dalam tata pikir dan  metode  penyelesaian  masalah.  Tata  nilai  yang  dikembangkan  NU berdasarkan kepada ajaran para imam madzhab yang dianutnya adalah prinsip moderat (tawassuth), adil (ta’adul), seimbang (tawazun), dan toleran (tasamuh).

Prinsip  tawassuth  yaitu  mengambil  jalan  tengah  antara  dalil  naqli dan dalil aqli, antara nash dan ra’yu, dan menjauhi sikap tatharruf (ekstrim), tasaum (pesimisme) dan tidak apriori. Ini tidak berarti kompromistis atau akomodatif  yang  mengarah  kepada  sikap  permissif,  namun  tawassuth lebih  merupakan  sikap  wajar  dalam  memandang  segala  sesuatu,  dan tidak mengada-ada.

I’tidal berarti tegak lurus atau menegakkan keadilan. Sikap  adil  ini  dimaksudkan  dalam  melaksanakan  ajaran  Islam  harus sesuai  dengan  ketentuan  yang  semestinya,  dan  secara  lurus  dan  benar, terlepas dari penyimpangan dan pengaruh yang merusak.

Prinsip tawazun berarti   mengambil   sikap   menjaga   keseimbangan   atau   moderat, tidak  ekstrim,  tidak  menutup  diri,  dan  mau  mendengar  dari  berbagai pihak.

Sebagai  konsekuensi  dari  tawassuthi’tidal  dan  tawazun  adalah sikap  tasamuh  (toleran).  Sikap  moderat,  terbuka,  memegang  kebenaran dan  keadilan,  pada  gilirannya  akan  mengarahkan  sikap  toleran,  penuh pengertian dengan berbagai pihak lain, dan menghindari fanatik secara buta.

Paham   aswaja   dan   tata   nilai   yang   terkandung   di   dalamnya, menunjukkan bahwa paham ini mengutamakan perilaku yang moderat, tidak  ekstrim  dan  penuh  toleransi.

Tata  nilai  yang  dianut  NU  ini  pada gilirannya  sangat  mempengaruhi  perilaku  organisasi  NU  yang  dalam perjalanan  sejarahnya  dikenal  begitu  moderat,  toleran  dan  mengambil sikap  jalan  tengah  ketika  dihadapkan  kepada  berbagai  pilihan  politik.

Berbagai   keputusan   organisasi   dalam   perjalanan historis NU selalu didasarkan kepada hukum yang merujuk kepada paham aswaja ini. Ada beberapa keputusan politik NU yang mencerminkan titik temu antara Islam dan negara Indonesia sebagai implementasi atas nilai prinsip Aswaja.

Pertama,  pada  Muktamar  XI  NU  di  Banjarmasin  tahun  1936  di antaranya  memutuskan  bahwa  wilayah  Hindia  Belanda  sebagai  dar al-islam.  Keputusan  ini  didasarkan  pada  dua  pertimbangan.

Pertama, sebelum kedatangan penjajah Belanda, mayoritas penduduk di wilayah Nusantara  beragama  Islam,  dengan  demikian  ia  berstatus  sebagai  dar al-islam.  Walaupun  kemudian  status  Hindia  Belanda  berada  di  bawah pemerintahan kolonial Belanda yang beragama Kristen, kondisi ini tidak merubah status Nusantara sebagai dar al-islam.

Kedua, kendati di bawah pemerintah  kolonial  Belanda  yang  beragama  Kristen,  namun  praktek keagamaan berdasar Islam di Nusantara tetap boleh berlangsung, maka status Nusantara tetap sebagai dar al-islam.

Kedua,  setelah  Indonesia  memproklamasikan  diri  sebagai  negara merdeka dan berdaulat, NU mengeluarkan statemen politik yang dikenal dengan  “Resolusi  Jihad”. Resolusi  Jihad  ini  menegaskan  sikap  NU untuk  membela  kemerdekaan  dari  upaya  kolonial  yang  akan  merebut kembali  kemerdekaan  Indonesia.

Resolusi  Jihad  NU  ini  pertama  kali dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober 1945, dan dikukuhkan dalam Muktamar  XVI  NU  di  Purwokerto  tanggal  26-29  Maret  1946.

Ketiga,  keputusan  politik  NU  untuk  memberikan  gelar  kepada Presiden Soekarno sebagai waliy al-amry al-daruri bi al-syaukah (pemegang kekuasaan temporer yang secara defacto memegang kekuasaan) diprakarsai oleh Menteri Agama (1953-1954) K.H. Masjkur, yang menggelar pertemuan ulama nasional dan banyak dihadiri ulama yang berafiliasi dengan NU dan Perti.

Keempat,   Muktamar   ke-27   NU   di   Situbondo   tahun   1984   menegaskan  hubungan antara  NU dan Pancasila. Berdasarkan pertimbangan keagamaan yang diyakini oleh para ulama NU, NU mengambil sikap secara tegas tidak mempersoalkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi.

Pertimbangan penerimaan Pancasila ini didasarkan kepada pertimbangan agama.  pertama, bahwa Pancasila  dapat  diterima  sebagai  asas  organisasi    sepanjang       tidak mengubah    fungsi    Pancasila menjadi agama.

Kedua, prinsip ketuhanan yang  terkandung  dalam  Pancasila,  menurut  NU,  sama  dengan  prinsip tauhid dalam Islam. K.H. Achmad Siddiq secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila adalah sebagai kalimatin sawain bagi bangsa Indonesia.

Kelima,  pidato  Khutbah  Iftitah  Rais  Am  Syuriyah  PBNU  K.H. Achmad Siddiq pada pembukaan Munas Alim Ulama NU tahun 1987 di Cilacap. Pada saat itu K.H.Achmad Siddiq menyatakan sikap persaudaran yang dikembangan di lingkungan warga NU adalah persaudaraan Islam (ukhuwah   Islamiyah),   persaudaraan   kebangsaan   (ukhuwah   wathaniyah), dan    persaudaraan    kemanusiaan    (ukhuwah    basyariyah).

Keenam, Muktamar Nahdlatul Ulama   (NU)   ke-32   di   Makasar   22-27   Maret   2010 mengawali satu forum  baru  yang  melakukan  tinjauan  keagamaan  terhadap perundang-undangan  di  Indonesia  (bahsul  masail  diniyyah  qanuniyah).

Forum ini digunakan untuk membahas dan memutuskan pandangan NU terhadap masalah seputar perundang-undangan di Indonesia.

NU  memandang  bahwa  setiap  undang-undang  hendaklah  selalu hidup    dan    bermanfaat   untuk   menjawab    perkembangan   tuntutan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini NU memegang prinsip al muhafazat‘ala al qadim al shalih wa al akhdz bi al jadid al ashlah, yaitu proses transformasi kehidupan   masyarakat   memerlukan   komitmen   yang   kuat   terhadap nilai-nilai  positif  dari  tradisi  yang  telah  sejak  lama  berkembang  dalam masyarakat, namun pada saat yang sama juga bersikap responsif kepada perkembangan modern.

Penutup

Artikel ini merupakan ikhtisar dari tulisan Hasyim Asy’ari di Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 no. 1 2015. Tulisan lengkapnya bisa diunduh di halaman berikut https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/12.

Tulisan ini menguraikan bagaimana NU memilih jalur moderasi dan toleransi dalam mengelola hubungan antara agama dan negara. Karena bagi NU, agama merupakan nilai yang menyublim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa harus selalu diwujudkan secara legal formal menjadi produk hukum sebuah negara.

Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dosen Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Alumni PMII Purwokerto

Komandan Banser Jawa Tengah 2014 – 2018

Anggota KPU RI 2017 – 2022

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.